Program Inklusi terhadap Disabilitias

Target 2018-2020: organisasi mitra mampu merancang dan menerapkan kebijakan dan model pembangunan inklusif untuk penyandang disabilitas (termasuk Masyarakat/Desa Ramah Disabilitas)

Strategi

  1. Pemberdayaan tim internal NLR dan organisasi mitra 
  2. Pendekatan partisipatif berbasis bukti dan berbasis hak 
  3. Pengembangan model DID (tingkat desa/masyarakat) 
  4. Aliansi, rantai dan jejaring advokasi 
  5. Kampanye media/peningkatan kesadaran

Penerima Manfaat

Penyandang disabilitas, anak penyandang disabilitas dan orang yang mengalami kusta, dengan perkiraan penyandang disabilitas sebanyak 500 orang, anak penyandang disabilitas sebanyak 1,700 orang, dan orang yang mengalami kusta sebanyak 2,000 orang. Secara keseluruhan terdapat 4,200 penerima manfaat

Mitra Kerja

2 pusat rehabilitas, 10 LSM, 10 sekolah khusus, dan 4 organisasi penyandang disabilitas yang tersebar pada 8 propinsi (Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, NTT).

No one left behind

BAPPENAS telah meluncurkan Rencana Kerja Nasional Hak Asasi Manusia 2015- 2019 sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam upaya memastikan pemenuhan hak asasi bagi penyandang disabilitas, termasuk dalam hal kepegawaian, yang merupakan pengarusutamaan Agenda 2030 (SGD). Di dalam panduan tersebut, terdapat empat platform (Pemerintah dan Parelemen; Akademia dan Ahli; Filantropi dan masyarakat bisnis; Organisasi Masyarakat Sipil dan Media) yang mengadopsi prinsip inklusi untuk mencapai prinsip “No One Left Behind".

Berikut gambaran  tren proporsi anak (Child Prop), disabilitas tingkat dua (Disability Prop), dan angka disabilitas (disability rate) kusta dalam 16 tahun terakhir.

Tren G2D dan angka disabilitas mengalami penurunan selama 4 tahun terakhir, akan tetapi proporsi anak masih pada tingkat stagnasi. Hal ini berarti bahwa “penundaan” pada pendeteksian kasus baru tidak mengurangi secara signifikan penularan kusta. Informasi yang tepat dapat diperoleh jika angka-angka tersebut dianalisa pada tingkat propinsi atau kabupaten. 

Untuk angka disabilitas, secara umum pada tahun 2017 satuan tugas disabilitas sedang membentuk Komite Disabilitas Nasional serta melakukan advokasi untuk 15 Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut dari gerakan yang sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Dalam penjabaran undang-undang tersebut, kusta masuk dalam golongan disabilitas fisik. NLR Indonesia memberikan kontribusi dalam penyediaan bukti terkait disabilitas yang disebabkan oleh kusta, anak-anak penyandang disabilitas, serta pembangunan lintas sektor yang inklusif terhadap disabilitas.

Biro Pusat Statistik pada tahun 2010 menerbitkan data mengenai penyandang disabilitas di Indonesia yang angkanya mencapai jumlah 9,046,000 orang (4.74% dari total penduduk). Akan tetapi, data tersebut umumnya digolongkan berdasarkan disabilitas fungsional penduduk yang berusia di atas dua tahun. Sebuah program uji coba survei disabilitas dilakukan antara tahun 2013-2014 dengan mengacu pada panduan dari Washington Group, dimana dilakukan sampling pada 652,000 rumah tangga. Hasilnya diterbitkan sebagai SUSNAS 2015, dimana didapati bahwa 8.46% merupakan penyandang cacat. Dari angka tersebut, 2.52% adalah anak-anak penyandang cacat berusia antara 2-17 tahun. Sangat mengejutkan bahwa tidak ada perhatian terhadap fakta ini sehingga tidak ditemukan data baru hingga tahun lalu.

PUSDATIN menyatakan pada tahun 2015 bahwa penduduk penyandang disabilitas berusia produktif mencapai jumlah 5,598,764 penduduk, yang terdiri atas 2,691,325 pria dan 2,907,439 wanita. Sebanyak 2,475,722 berdomisili di kota dan 3,123,042 lainnya berdomisili di pedesaan. Dari angka tersebut, jumlah penduduk produktif mencapai 1.98% atau 2,194,331 orang. Hal ini berarti bahwa secara statistik masih ada lebih dari 2 juta penyandang disabilitas yang tidak produktif atau tidak bekerja. Kebanyakan penyandang disabilitas bekerja pada sektor nonformal atau informal, seperti industri kreatif, panti pijat, produksi oleh-oleh, serta usaha kecil. Terkait tingkat pendidikan, penyandang disabilitas yang produktif umumnya merupakan lulusan SD (76.4%), sementara hanya 3.3% merupakan lulusan universitas.